kasus sempitnya lapangan pekerjaan

Ketidakhadiran peran negara secara nyata dan optimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga negaranya adalah salah satu ancaman terbesar bagi nasionalisme.

Ancaman ini akan semakin serius jika dalam kondisi yang lebih genting, negara tetap absen sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Dalam hal ini, tenaga kerja Indonesia atau TKI masuk dalam kelompok masyarakat yang rentan terhadap ancaman krisis nasionalisme.

Sulitnya mencari kerja di Tanah Air sebagai akibat dari ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja yang mencukupi mendorong sejumlah orang lebih memilih bertaruh nasib di negeri orang.

Banyak orang tua lebih mendukung putra-putrinya langsung bekerja sebagai TKI selepas lulus sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat daripada melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Biaya pendidikan yang mahal, waktu studi yang lama dan sempitnya lapangan kerja yang tersedia menjadi pertimbangan logis untuk mencari jalan pintas yang lebih prospektif.

Bak bola salju yang terus bergulir, menjadi TKI kini tidak lagi didominasi tenaga kerja berpendidikan rendah menengah di sektor informal. Fakta ini kian memudarkan pengertian TKI yang selama ini dikonotasikan dengan pekerja kasar. Konotasi yang muncul karena sebanyak 80 persen TKI kita bekerja di sektor informal terutama sebagai pembantu rumah tangga (PRT).

Minimnya ketersediaan lapangan kerja yang semakin diperparah oleh apresiasi yang rendah serta sistem kompetisi yang tidak fair menjadi dorongan kuat bagi masyarakat kelas menengah (lulusan perguruan tinggi) untuk lebih memilih bekerja di luar negeri. Banyak di antara mereka yang kemudian merasa eksistensi dan kontribusi mereka lebih dihargai di negeri orang daripada di negaranya sendiri. Ancaman terhadap nasionalisme semakin besar.

Negara Absen

Cerita kehidupan TKI di luar negeri sangat beragam. Dari yang tragis dan memilukan hingga sukses mendulang banyak modal dan pengetahuan di negeri orang. Baik yang menuai hujan emas maupun hujan batu, keduanya acapkali mempertanyakan kehadiran negara. Seperti yang dialami sejumlah saudara kita yang menjadi TKI di Arab Saudi.

Banyak di antara mereka yang telantar di kolong jembatan, kasus yang tak kunjung selesai, penyiksaan dan pelecehan seksual hingga pulang hanya tinggal nama. Dalam kondisi seperti itu, peran negara yang seharusnya melindungi dan mengayomi warga negaranya di manapun berada sering kali tidak ada. Banyak yang harus mengurus masalahnya sendiri atau dengan bantuan dari pihak lain nonpemerintah.

Mereka yang sukses juga mempertanyakan peran negara. Mengapa negara lain lebih memperhatikan, melindungi dan menghargai mereka daripada negaranya sendiri. Jangankan yang bekerja di sektor formal, TKI yang bekerja di sektor informal sebagai PRT saja sangat diperhatikan.

Seperti para PRT di Hong Kong. Dengan gaji yang lumayan, sistem kerja yang manusiawi dan perlindungan hukum yang memadai dari pemerintah setempat, seorang PRT di sana bisa mengalami lompatan luar biasa tidak hanya secara ekonomi namun juga intelektual.

Mereka bisa bermetamorfosis secara dinamis untuk mempersiapkan masa depan yang lebih sekembalinya ke Tanah Air. Beberapa PRT bisa nyambi sebagai penulis atau berbisnis kecil-kecilan bahkan melanjutkan studi hingga jenjang perguruan tinggi. Sebuah kemajuan yang luar biasa. Seperti langit dan bumi saja jika dibandingkan dengan PRT dan buruh di dalam negeri. Kehidupan para guru swasta kita pun kalah. Padahal, notabene sebagian mereka adalah para sarjana lulusan perguruan tinggi yang seharusnya memiliki kehidupan lebih layak.

Ketika masyarakat mulai mempertanyakan peran negara, ini bisa menjadi indikasi adanya bibit-bibit krisis nasionalisme dari anak negeri sendiri. Pertanyaan demi pertanyaan yang tidak terjawab akan berakumulasi menjadi kekecewaan yang jika terus dibiarkan akan menjadi bom waktu yang bisa meledak meluluhlantakkan nasionalisme bangsa di kemudian hari.

Hilangnya Aset Potensial

Apa yang paling mengkhawatirkan jika krisis nasionalime TKI terutama pada kelompok kelas menengah terus berlanjut hingga semakin parah? Salah satu dampak terbesarnya adalah hilangnya aset potensial berupa sumber daya manusia yang berkualitas di negeri ini.

Kondisi dalam negeri yang semakin tidak kondusif seperti lapangan kerja yang terbatas, sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sarat dengan kecurangan, iklim kompetisi tidak fair dan apresiasi kerja rendah, menjadi faktor pendorong kalangan menengah profesional untuk lebih memilih bekerja dan berkarya di luar negeri.

Sementara itu, permintaan TKI di luar negeri masih sangat tinggi. TKI menjadi salah satu favorit di sejumlah negara karena etos kerja TKI dikenal baik. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki banyak tenaga ahli profesional di berbagai bidang ilmu. Banyak negara mengincar tenaga-tenaga profesional kita.

Untuk itu, mereka bersedia membayar mahal dan memberikan fasilitas serta kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga ahli kita untuk berkembang maksimal. Gayung bersambut. Kekecewaan terhadap pemerintah digunakan sebagai kesempatan baik oleh negara lain untuk mendapatkan tenaga-tenaga profesional yang disia-siakan oleh pemerintahnya sendiri.

Semakin besarnya komposisi pekerja profesional dalam piramida TKI berarti semakin besar aset potensial kita yang hilang. Sebuah kerugian besar karena SDM seperti ini adalah salah satu modal utama untuk membangun negara. Aset yang seharusnya dipertahankan.

Pemerintah seharusnya mengantisipasi agar ancaman terhadap krisis nasionalisme ini tidak benar-benar terjadi. Mengirimkan banyak TKI terutama tenaga profesional memang sangat menguntungkan.

Selain mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja, mereka juga bisa membantu negara melalui remitansi dalam jumlah yang sangat signifikan. Meski demikian, menggalakkan pembangunan di dalam negeri adalah prioritas. Jika bukan anak negeri sendiri, siapa lagi yang akan membangun negeri ini.

Dilema Sempitnya Lapangan Pekerjaan di Indonesia

Pernah tidak terbayang oleh diri kita kalau kita selesai sekolah pasti akan mendapat pekerjaan. Saya kira hampir setiap insan sudah mencanangkan hal ini jauh-jauh hari sebelum ijazah ada ditangan. Minimal 1 tahun menganggur untuk mengenal pasar bursa tenaga kerja, dan setelah itu pekerjaan sudah harus kita miliki.

Pernah tidak membuat target bahwa begitu lamaran pekerjaan berhasil maka dalam waktu 6 bulan kita sudah menikah. Saya kira kita semua pernah punya cita-cita seperti ini. Saya sendiri malah pernah ketemu dengan corat-coret yang lucu milik pribadi ketika baru saja tamat SMA. Alangkah naif nya saya ketika itu, saya kira begitu saya menyelesaikan studi maka semua pintu kantor perusahaan akan terbuka dengan ramah untuk saya. Nyatanya tidak demikian.

Sejak tahun 1988 bermunculan bursa tenaga kerja baik itu melalui Departemen Tenaga Kerja dan partikulir/pihak swasta. Bagusnya bursa tenaga kerja dikala itu sangat tertib dan teratur dan benar-benar ada kontak dengan perusahaan-perusahaan. Sehingga kalau kita memang benar-benar memiliki skill ditunjang oleh pendidikan yang baik, maka akan cepat tersalurkan. Untuk beberapa perusahaan PMA hal ini sangat disenangi, karena mereka tidak perlu memasang iklan di surat khabar untuk mencarinya tetapi cukup mendapat penawaran dari bursa tenaga kerja ini, dan juga dianggap murah oleh perusahaan swasta tsb karena tidak usah ada perjanjian kontrak tentang bayar membayar, paling sebagai uang balas jasa saja. Disamping itu Bursa tenaga kerja akan meminta uang administrasi kepada pencari kerja. Pendaftaran juga ada jangka waktu berlakunya, seperti untuk 3 bulan atau 6 bulan, dan selama waktu itu maka bursa tenaga kerja akan berusaha mencari pekerjaan untuk kita. Oleh karena pada jaman itu Hp belum ada, maka kita sendiri sebagai pencari kerja harus selalu rajin datang menge-check apakah sudah ada lowongan pekerjaan. Dan kalau ada maka mereka membuatkan surat pengantar kepada kita untuk dibawa ke perusahaan ybs.

Saya sendiri menilai cara pada waktu sangat membantu. Disamping itu keseimbangan antara sektor lapangan pekerjaan dan pencari kerja masih seimbang.

Tetapi sayang, bursa tenaga kerja dari tahun ketahun ternyata berkembang tidak lagi representative. Selain pembayaran uang administrasinya mahal juga persyaratan yang diminta sering dilebih-lebihkan. Malahan tanpa umum ketahui banyak pungutan liarnya yang dilakukan oleh pegawai administrasi sendiri, dengan janji mereka akan memberi khabar kalau ada lowongan pekerjaan.

Tingkat kelahiran yang tinggi di Indonesia menyebabkan pula tingkat kebutuhan untuk masuk sekolah sangat tinggi. Dahulu masih bisa dihitung dengan jari Universitas atau akademi , tetapi jangan ditanya sekarang semua tumbuh subur seperti jamur dimusim hujan. Lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya ternyata tidak bisa mengimbangi sektor lapangan pekerjaan yang tersedia. Dan perusahaan rata-rata menetapkan persyaratan yang tidak sesuai seperti ‘ usia muda dan kaya pengalaman ‘ loh bagaimana pengalaman kalau baru saja menyelesaikan pendidikan !

Juga sektor lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan melimpahnya jenis permintaan lapangan pekerjaan. Para mahasiswa cenderung memilih fak. yang sekiranya bisa menjanjikan masa depan yang baik, seperti fak. ekonomi, kedokteran, hukum, per-bank-an dsb. tetapi jarang yang mau mengambil fak. sastra dan kebudayaan atau peternakan atau pertanian. Akhirnya lapangan pekerjaan yang betul-betul membutuhkan seorang akhli budaya sastra tidak pernah mendapat kandidat /calon pekerja. Istilahnya pasar - sepi. Setiap pencari kerja memilih kalau bisa kerja di Bank, bagian keuangan dll. Dengan kata lain sektor lapangan pekerjaan yang tersedia tidak cocok dengan pendidikan dan pengalaman. Inilah dilema sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia.

Sebab itu tidak heran, banyak bursa tenaga kerja yang akhirnya menjual janji-janji kepada pencari kerja untuk mencoba nasib mencari pekerjaan di luar negeri, baik dengan pendidikan yang cukup atau sama sekali minim, karena yang dilihat oleh Bursa adalah ” kuantitas pemasukan uang daripada kualitas pekerjaan. Makanya tidak mengherankan banyak para TKW kita yang tergelincir dalam tindakan se-mena-mena para majikan, atau banyak para TKI kita akhirnya bergelandangan di luar negeri dengan nasib yang belum tentu.

Apabila pemerintah dalam anggaran RAPBN nya bisa meng-alokasikan dana untuk memberi suntikan pada LSM didaerah-daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan para pencari kerja, saya kira beban pemerintah menghadapi ‘ pengangguran, ‘ dan sempitnya sektor lapangan pekerjaan bisa sedikit ter-atasi.

MASALAH KEMISKINAN DI INDONESIA

KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas Ekonomi Pembangunan ini.
Dalam pembuatan tugas makalah ini,penulis mengambil tema mengenai Masalah Kemiskinan di Indonesia khususnya Ibu Kota Jakarta. Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas makalah ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, baik dalam penganalisaan, penguraian maupun dalam penyajianya.
Namun penulis berharap kiranya tugas makalah ini dapAt bermanfaat bagi Mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya. Terima kasih pada semua pihak yang telah membantu langsung maupun tidak langsung sehingga tuggas makalah ini dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapakan.
Segala saran dan kritik sangat diharapkan untuk perbaiakan tugas makalah ekonomi pembangunan yang akan datang. Kurang dan lebihnya saya Ucapkan terima kasih.

Bekasi, Desember 2009
Penulis

HERIYANINGSIH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Perumusan Masalah 1
1.3 Maksud dan Tujuan 2
1.4 Manfaat Penelitian 2
1.5 Metode Penulisan 2
1.6 Sistematika Penulisan 3

BAB II. LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Kemiskinan 4
2.2 Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan 5

BAB III ANALISA MASALAH DAN PEMBAHASANYA 6

BAB IV PENUTUP 8

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Keadaan Perekonomian dewasa ini sangat memprihatinkan. Yang kita ketahui khususnya di Indonesia kini terdapat berbagai permasalahan yang menyangkut mengenai kehidupan bermasyarakat, antara lain masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah lingkungan hidup, dll. Permasalahan tersebut timbul akibat semakin meningkatnya keadaan ekonomi yang tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah.
Di Indonesia sendiri khususnya ibu kota Jakarta, kemiskinan merupakan suatu masalah besar dimana Kemiskinan sesungguhnya telah menjadi masalah dunia sejak berabad-abad lalu. Namun, realitasnya, hingga kini kemiskinan masih menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di dunia ini. Banyak factor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, antara lain kemiskinan bisa dikatakan sebagai kekurangan materi seperti kebuthan sehari-hari, sandang, pangan, papan maupun sedikitnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan pengangguran yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis mengenai Masalah Kemiskinan yang terjadi di Indonesia khususnya Ibu kota Jakarta.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan atas latar belakang diatas, maka masalah kemiskinan harus segera diatasi. Karena menurut pengamatan yang saya ketahui, angka jumlah kemiskinan tiap tahunya terus meningkat. Perhatian pemerintah terhadap pemberantasan kemiskinan mulai terlihat lebih besar sejak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Dari permasalahan kemiskinan yang terjadi di Jakarta, penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut :
• Berbagai penyebab yang mengakibatkan timbulnya kemiskinan
• Bagaimana cara mengatasi kemiskinan
• Mengukur kemiskinan
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besarnya kemiskinan yang terjadi di Indonesia khususnya Jakarta, serta untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menimbulkan terjadinya kemiskinan dan juga untuk mengetahui bagaiamana gambaran sikap pemerintah dalam mengatasi pengentasan kemiskinan.
Selain itu tujuan penelitian ini juga untuk melengkapi tugas Ekonomi Pembangunan yang juga sebagai tugas Softskill program Diploma III Jurusan Manjemen Keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :
1. Penulis
Karena dengan tugas ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi si penulis mengenai kemiskinan.
2. Masyarakat
Masyarakat juga dapat mengetahui penyebab apa saja yang menimbulkan kemiskinan serta masyarakat juga dapat berindak langsung dalam upaya pengentasan kemiskinan
3. Rekan-rekan Mahasiswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Masalah Kemiskinan. hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan dan dijadikan salah satu bahan masukan ataupun bahan pertimabngan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.

1.5 Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, penulis memakai metode observasi dengan membaca, mencatat serta melihat keadaan secara langsung maupun tidak langsung dan dari berbagai informasi pemberitaan media elektronik selain itu penulis juga mendapatkan informasi ini melalui internet ( jadi harap maklum apabila diketemukan data atau keterangan yang sama )

1.6 Sistematika Penulisan
Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai makalah ini, maka penulisan tugas makalah ini dikelompokan dalam 4 bab, yang dimana tiap-tiap bab membahas mengenai materi sebagai berikut :
BAB 1  PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematikan penulisan
BAB II  LANDASAN TEORI
Pada bab ini berisi mengenai pengertian srta factor-faktor apa saja yang menimbulkan terjadinya kemiskinan
BAB III  ANALISA MASALAH DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini dibahas mengenai berbagai masalah dalam kemiskinan serta pemecahan solusi dalam pengentasan kemiskinan.
BAB IV  PENTUP
Penutup ini berisi mengenai kesimpulan akhir serta Saran dan Kritik

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Kemiskinan
Kemiskinan dapat diatikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau bisa dikatakan dengan suatu kondisi serba kekurangan dalam arti minimnya materi yang dimana mereka ini tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.
Dari indikator ekonomi secara teoritis dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Sementara ini yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk menarik garis kemiskinan adalah pendekatan pengeluaran.
Seperti ditulis Dr. Humam Hamid tentang Pemanasan Global dan Kemiskinan Lokal (Serambi, 23/05/2009), yang membahas dua katagori kemiskinan, yaitu :
1. Kemiskinan “sementara”  kemiskinan ini terkait dengan ketidak adilan seperti upah yang tak sebanding dengan dengan apa yg telah dikerjakan serta sering terjadinya ekploitasi., penreusakan lingkungan sehingga membuat banyak orang modal alam untuk memenuhi kehidupanya, termasuk pemungutan yang sangat memberatkan dan memeras rakyat.
2. Kemiskinan “kronis”.  kemiskinan ini terjadi karena factor-faktor biologis, psikologis, dan social ( sikap malas, kurang trampil dan kurang nya kemampuan dalam segala hal, lemah fisik, dll.).
Menurut data BPS hasil Susenas pada akhir tahun 1998, garis kemiskinan penduduk perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 96.959 per kapita per bulan dan penduduk miskin perdesaan sebesar Rp. 72.780 per kapita per bulan.. Angka garis kemiskinan ini jauh sangat tinggi bila dibanding dengan angka tahun 1996 sebelum krisis ekonomi yang hanya sekitar Rp. 38.246 per kapita per bulan untuk penduduk perkotaan dan Rp. 27.413 bagi penduduk perdesaan.

2.2 Faktor-Faktor yang Menyebabkan terjadinya Kemiskinan
Kondisi kemiskinan kian hari menjadi sangat fenomenal di ijndonesia, karena kemiskianan ini sangatlah berpengaruh besar dalam pertumbuhan serta perkembangan Negara. Kemiskianan tidak hanya terjadi di Negara sedang berkembang, namun kemiskinan juga dapat terjadi di Negara yang maju.
Beberapa factor penyebab terjadinya kemiskinan adalah :
1. factor individual  yaitu disebabkan oleh orang itu sendiri seperti kemalasan, kebodohan, dll
2. Faktor Struktural  faktor stuktural ini begitu besar mengambil peran
dalam penciptaan kemiskinan, karena meliputi semua orang yang ada di
dalamnya. Faktor ini berada di luar diri individu sehingga dalam banyak hal tidak bisa dikendalikan oleh individu tersebut, tetapi sangat mempengaruhi individu tersebut.
Selain itu juga terdapat beberapa penyebab utama dari timbulnya kemiskinan Penyebab utama dari timbulnya kemiskinan ini adalah :
1. terbatasnya kecukupan dan mutu pangan
2. terbatasnya akses serta rendahnya mutu layanan kesehatan, pendidikan, dan sempitnya lapangan pekerjaan
3. kurangnya pengawasan serta perlindungan terhadap asset usaha
4. kurangnya penyesuaian terhadap gaji upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan seseorang
5. memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam
6. besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga.
7. tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

BAB III
ANALISA MASALAH DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh Negara-negara berkembang melainkan negara maju sepeti inggris dan Amerika Serikat. Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan Buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Dampaknya, para ekonom selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ketimbang dari pemerataan.
Masalah kemiskinan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saja apabila kita lihat dipinggir jalan sering terlihat anak-anak kecil meminta-minta, banyak para pengemis dan pengamen. Hal tersebut dilakukan oleh mereka karena suatu keadaan ekonomi yang kurang mencukupi bagi kehidupan mereka. Biasanya beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok-kelompok tertentu. Kaum wanita pada umumnya merupakan pihak yang dirugikan. Apabila dalam keadaan rumah tangga miskin, maka kaum wanita lah yang menanggung beban kerja yang lebih berat dari pada kaum pria. Demikian pula dengan anak-anak mereka juga menjadi korban akibat adanya ketidakmerataan dan kualitan hidup masa depan mereka terancam oleh karena tidak tercukupnya gizi, pemerataan. Kesehatan, serta pendidikan.
Menurut Kartasasmita (1997:234) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Seddangkan menurut BrendLey (dalam ala, 1981:4) kemiskinan merupakan ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebuthan social yang terbatas.
Seiring berjalanya waktu, kini pemerintahan Indonesia mulai melakukan banyak kegiatan alternative untuk membantu rakyat miskin, misalkan saja yang kita ketahui bahwa kini pemerintahan telah mengadakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan langsung kepada rakyatnya. Namun program ini dinilai tidak relevan karena pembagiannya tidak merata kesemua rakyat miskin, kini masih juga ditemukan banyak warga miskin yang sama sekali belum menerima program BLT tersebut.
Banyak berbagai macam cara untuk mengatasi kemiskinan yang harus dilakukan yaitu :
1. menyediakan lapangan pekerjaan yang layak
2. Menyediakan fasilitas pendidikan yang murah bagi orang yang tidak mampu bahkan jika perlu mengadakan program pembebasan biaya sekolah alias gratis
3. Menanamkan cara berpikir positif dan mau selalu bekerja keras dan pantang menyerah jika mengalami suatu kegagalan.
4. Pemerintah harus memperhatikan keadaan rakyat miskin dan memberikan bantuan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
5. Kita semua harus selalu berkomitmen dan konsisten untuk melakukan perbaikan lebih baik lagi di system ataupun ditindakan.
6. mempertahankan nilai mata uang
7. dll.
Kebijakan kemiskinan merupakan Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.
Selain itu ada juga rencana pembangunan jangka pendek yang diantaranya adalah dengan mengurangi kesenjangan antar daerah dengan menyediakan irigasi, air bersih, dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha untuk meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Masalah Kemiskinan bisa terjadi di Negara maju maupun Negara sedang berkembang. Selain itu kemiskinan juga manjadi masalah dunia sejak berabad-abad lalu. hingga kini kemiskinan masih menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di dunia ini. Seiring berkembangnya pemikiran bahwa kemiskinan adalah masalah struktural, maka upaya untuk mengatasi kemiskinan pun kini dikaitkan dengan perbaikan sistem dan struktur, tidak semata-mata bertumpu pada aksi sesaat berupa crash program.
Namun kini pemerintahan Indonesia sedikit demi sedikit telah memperbaiki keadaan ekonomi rakyat dengan mengatasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Sekarang ini pemerintahan Indonesia telah melakukan program Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat menengah kebawah.

4.2 Saran
Kebijakan pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar masalah. Untuk itu, kebijakan strategis yang harus ditempuh adalah perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan perumahan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur untuk memperlancar transaksi ekonomi dan perdagangan, serta pembangunan daerah untuk mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah

4.3 Kritik
Pemerintah Indonesia harus jeli melihat masyarakat mana yang benar-benar membutuhkan bantuan. Selain itu pemerintah Indonesia juga hgarus memberantas kemiskinan untuk menyejahterakan rakyatnya menjadi rakyat yang makmur dan sejahtera dan juga segala kebuthanya tercukupi.

Kemiskinan di Indonesia

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmatnya sehungga penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian UMKM (usaha mikro kecil menengah) dengan judul usaha pembuatan sepatu dan sandal.
Adapun tujuan dari penelitian untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah ekonomi pembangunan.
Keberhasilan penulis menyelesaikan penelitian ini adalah berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak serta keteguhan hati penulis, meskipun banyak hambatan yang di hadapi oleh penulis, namun semua menjadi pelajaran dan pengalaman yang berkesan
Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dorongan dan bantuan yang diterima oleh penulis sampai dengan menyelesaikan penelitian ini.
Dan perkenankanlah penulis mengucapakan terima kasih kepada:
1.Bapak Nurhadi selaku dosen pengantar ekonomi pembangunan
2.Bapak Dr Bagus Nurcahyo, SE, MM selaku dosen pengampu softskills
3.Kedua orang tua yang memberikan dorongan, motivasi dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini
4.Teman-teman di 2 DD 03 dan 04 yang memberikan kritik dan saran kepada penulis.
Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati pembaca
Bekasi, Desember 2009

Marchela irdani
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 KAJIAN MATERI
Bab ini berisi mengenai teori – teori yang memdasari penelitian, gambaran umum tentang kemiskinan, konsep serta definisi dari pengangguran.

BAB 3 PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang penjabaran data penganguran yang dibutuhkan.

BAB 4 KESIMPULAN
Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan sehingga dapat berguna untuk kegiatan lebih lanjut.












BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia pada khususnya di daerah kota Jakarta sangat cukup tinggi dari tahun ke tahun, sehingga berpotensi untuk tidak dapat tertampungnya lulusan program pendidikan di lapangan kerja setiap tahun selalu meninggakat tidak pernah mengalami penurunan. Dan pada akhirnya masyarakat akan kehilangan kepercayaan secara signifikan terhadap eksistensi lembaga pendidikan jika masalah pengangguran masih terusseperti ini di tahun yang akan datang.
Lapangan pekerjaan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan "pendidikan" dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada. Seiring berjalannya waktu Maka merembaknya isyu pengangguran terdidik menjadi sinyal yang cukup mengganggu bagi perencana pendidikan di negara-negara berkembang pada umumnya di Indonesia khususnya di daerah kota Jakarta.
Sementara dampak sosial dari jenis pengangguran ini relatif lebih besar dan banyak efek negative dari hal ini salah satunya tinggkat kriminalitas tiap daerah juga ikut bertambah karena dorongan ekonomi. Mengingat kompleksnya masalah ini, maka upaya pemecahannya pun tidak sebatas pada kebijakan sektor pendidikan saja, namun merembet pada masalah lain secara multi dimensional. Fenomena pengangguran sering menyebabkan timbulnya masalah sosial lainnya sperti yang sudah diterangkan di atas. Di samping tentu saja akan menciptakan angka produktivitas sosial yang rendah, yang akan menurunkan tingkat pendapatan masyarakat nantinya.
Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya manusia yang tengah dilakukan saat ini. Krisis ekonomi yang kini dihadapi ternyata telah memporakporandakan tatanan kehidupan bangsa. Data yang diperoleh saya dari Bappenas menunjukkan pada tahun 1998 penduduk miskin telah mencapai 80 juta orang, yang berarti mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 22,4 juta orang saja. Selanjutnya data BPS pun mencatat angka pengangguran pada tahun 1999 sebesar 6,37 juta orang. Yang kemudian di akhir 1999, jumlah pengangguran semakin membengkak, yakni mencapai 14 juta orang dan tenaga kerja setangah menganggur mencapai 35 juta orang itu adalah sebagian contoh prentase penganguran yang ada di Indonesia secara umum pada tahun 98 sampai dengan 99.

Rumusan Masalah

Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain. Menurut data BPS angka pengangguran pada tahun 2002, sebesar 9,13 juta penganggur terbuka, sekitar 450 ribu diantaranya adalah yang berpendidikan tinggi. Bila dilihat dari usia penganggur sebagian besar (5.78 juta) adalah pada usia muda (15-24 tahun). Selain itu terdapat sebanyak 2,7 juta penganggur merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (hopeless). Situasi seperti ini akan sangat berbahaya dan mengancam stabilitas nasional.Masalah lainnya adalah jumlah setengah penganggur yaitu yang bekerja kurang dari jam kerja normal 35 jam per minggu, pada tahun 2002 berjumlah 28,87 juta orang. Sebagian dari mereka ini adalah yang bekerja pada jabatan yang lebih rendah dari tingkat pendidikan, upah rendah, yang mengakibatkan produktivitas rendah. Dengan demikian masalah pengangguran terbuka dan setengah penganggur berjumlah 38 juta orang yang harus segera dituntaskan.

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang :
A. Tingkat kemiskinan di kota Jakarta
B. Perkembangan tingkat kemiskinan di kota Jakarta

2.Kegunaan Penelitian
Penelitian ini mempunyai dua kegunaan yakni sebagai berikut
Bersifat Teoritis
Bagi mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan tentang tingiinya angka pengangguran
Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati masalah sosial khususnya tentang penggauran




BAB II
KAJIAN MATERI

A.Definisi Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 60 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. enurut Teori Klasik (1729-1790), pengangguran itu bersifat sukarela, karena tidak sesuainya tingkat upah dengan aspirasi pekerja. Bertambahnya jumlah pengangguran dalam masyarakat terjadi karena orang menunggu pada masa transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Teori ini menyebutkan bahwa untuk mengurangi pengangguran tidak diperlukan campur tangan pemerintah karena pengangguran yang terjadi sifatnya sukarela. Selain itu unit-unit pelaku ekonomi percaya bahwa upah dan tingkat harga yang fleksibel dapat menyesuaikan diri secara otomatis untuk mencapai titik keseimbangan dalam perekonomian.

B.Tingkat Pengangguran

Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dar prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkaran kerja.
RUMUS
Tingkat Pengangguran = Jml Yang Nganggur / Jml Angkatan Kerja x 100%

C. Jenis & Macam Pengangguran

1.Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya hanya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan yang menjadi pihak penyedia.

2. Pengangguran Struktural
Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tetapi tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Karena Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah terlebih di kota besar maka akan meningkatkan pula kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya.

3. Pengangguran Musiman
Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek atau perubahan keadaan suatu Negara secara tiba-tiba yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualan duren yang menanti musim durian.

4. Pengangguran Siklikal
Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.

Pengangguran juga dapat dibedakan atas pengangguran sukarela (voluntary unemployment) dan dukalara (involuntary unemployment). Pengangguran suka rela adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu karna ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sedangkan pengangguran duka lara adalah pengengguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkan kerja.
















BAB III
PEMBAHASAN



A. MASALAH PENGANGURAN SECARA UMUM

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.
Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal; dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.
Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Dalam pembangunan Nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung.
Kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.
Permagangan mungkin salah satu alternatif solusi praktis dan tepat. Hal ini didasarkan bahwa dunia usaha terkesan tertutup terhadap mahasiswa yang datang untuk melakukan kegiatan penelitian (riset) sehingga menguatkan adanya kesenjangan tersebut. Tapi ini juga belum ditangani secara serius dan terpadu.
Salah satu bentuk pengangguran yang populer dewasa ini adalah pengangguran terdidik. Kekurangselarasan antara perencanaan pembangunan pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja merupakan penyebab utama terjadinya jenis pengangguran ini. Pengangguran terdidik secara potensial dapat menyebabkan
(1) timbulnya masalah-masalah sosial dengan tingkat rawan yang lebih tinggi.
(2) menciptakan pemborosan sumber daya pendidikan.
(3) menurunkan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan.

Apresiasi ini sebenarnya harus menjadi "Conditio sine Quanon" untuk pembangunan SDM. Sulit dibayangkan SDM berkualitas akan tercapai bila tidak disertai oleh meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan. Dan akan sangat muskil APK meningkat, bila tidak disertai oleh apresiasi masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan.
Tabel 1
Perkembangan APK Perguruan Tinggi
PERIODE
TAHUN
MAHASISWA
PENDUDUK
19 - 24 Age
APK (%)
Seb.Repelita
Repelita I
Repelita II
Repelita III
Repelita IV
Repelita V
1968
1973
1978
1983
1988
1992
156.500
231.000
342.166
823.925
1.356.756
1.795.500
9.705.000
11.962.000
14.747.000
15.667.600
19.464.700
21.288.100
1.61
1.93
2.32
5.26
6.97
8.43
Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud

Menurunnya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan itu di , ditandai oleh:
(a) berkurangnya jumlah siswa (di samping akibat keberhasilan KB),
(b) meningkatnya jumlah tenaga kerja (TK) unskill and uneducated dalam sektor sekunder,
(c) rendahnya angka melanjutnya pendidikan (di Jawa Barat hanya 57% lulusan SD meneruskan ke SMP),
(d) meningkatnya jumlah pengguna jasa pendidikan luar negeri.

Tabel 2
Analisis Keseimbangan antara Kebutuhan dan Penyediaan Tenaga Kerja menurut Tingkat Pendidikan Sampai Pelita VI

NO
TINGKAT PENDIDIKAN
KEBUTUHAN (000)
%
PERSEDIAAN (000)
%
KESEIMBANGAN(000)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tidak sekolah
Tid. tamat SD
Tamat SD
Tamat SMP
Tamat SLKTP
Tamat SMU
Tamat SMK
Tamat PT (S0)
Tamat PT (S1)
-3.900.1
954.7
8.429.5
2.164.1
382.7
1.411.9
1.551.0
343.7
173.2
-33.9
8.3
73.2
18.8
3.3
12.3
13.5
3.0
1.5
0.0
1.817.2
2.530.2
2.104.0
153.4
2.191.0
2.041.8
393.3
630.6
0.0
15.3
21.3
17.7
1.3
18.5
17.2
3.3
5.3
*)
862.5
-5.899.3
-60.1
-229.3
779.1
490.8
49.6
457.4

Jumlah
11.510.7
100
11.861.5
100
350.8
Sumber: Bappenas, Depdikbud, Depnaker, dan BPS, 1993


B. DATA PENGANGGURAN KHUSUS DI KOTA JAKARTA

Meski menyandang predikat sebagai kota besar ternyata Jakarta masih menyimpan masalah serius. Selain masalah kemacetan lalu lintas, tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Jakarta juga dihadapkan pada masalah tingginya angka pengangguran. Buktinya, jumlah pengangguran di kota Jakarta selalu meningkat setiap tahun. Hingga Agustus 2008 ini, pengangguran di Jakarta berjumlah 543 ribu orang atau bertambah 998 orang dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 542.002 orang. Penganggur itu rata-rata berusia 19 hingga 23 tahun.
Peningkatan jumlah pengangguran ini salah satunya disebabkan oleh derasnya laju urbanisasi dari daerah kota-kota besar. Selain juga diakibatkan banyaknya lulusan SMA yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kondisi ini tak pelak membuat Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kota Jakarta bekerja ekstra keras. Kepala Disnakertrans mengatakan peningkatan jumlah pengangguran ini bukan hanya masalah Pemprov saja, melainkan juga menjadi masalah provinsi-provinsi lain di Indonesia. Bahkan sudah menjadi masalah nasional yang juga turut dipikirkan oleh pemerintah pusat. Sebab, tingginya jumlah pengangguran dikota Jakarta disebabkan oleh tak terbendungnya laju urbanisasi dari berbagai daerah ke kota-kota besar seperti Jakarta.
Saat ini Disnakertrans sedang memilah-milah dari jumlah 543 ribu pengangguran ini, mana yang memang asli usia produktif yang menganggur asal kota Bekasi dan mana yang berasal dari luar kota. Pemilahan ini berguna untuk mencari pemecahan masalah yang tepat. Disnakertrans juga berupaya menurunkan jumlah pengangguran hingga 20 persen di tahun 2009.

Langkah-langkah produktif untuk melaksanakan reorentasi lembaga pendidikan, reorentasi itu menyangkut recana mengurangi pengangguran yang ada, (1) reorentasi pendekatan, (2) reorentasi program, dan (3) reorentasi kelembagaan.

1. Reorentasi pendekatan, khususnya dalam memodifikasi pendekatan dari kuantitatif menjadi kuantitatif-kualitatif. Dalam arti pendekatan pemerataan harus diimbangi secara proporsional dengan perhatian terhadap mutu proses dan hasil pendidikan. Dengan demikian, secara bertahap mutu lulusan dapat lebih diterima dunia kerja dan secara absolut mampu mengimbangi laju dinamika dunia kerja. Konsekwensi dari pada itu, pendidikan harus dilihat sebagai upaya rasional. Dalam arti lain pendidikan harus dilihat sebagai proses investasi bukan lagi proses konsumtif. Sehingga pesan-pesan dan kepentingan yang berada di luar kepentingan pendidikan harus mulai dihapus. Dan campur tangan, dari pihak manapun, yang kurang proporsional dengan upaya peningkatan kualitas program pendidikan sebaiknya dihindari.

2. Reorentasi program, memberdayakan program "link and match" melalui "cooperative education" dan "dual system" dalam kurikulum. Untuk itu perlu peningkatan kemampuan dalam pembobotan kurikulum, mutu tenaga pengajar, dan kepedulian dunia kerja.
Lembaga pendidikan merupakan sub sistem dari sistem sosial pembangunan, oleh itu keberadaan dan eksistensinya tidak lepas dari sub sistem lainnya. Dengan demikian sharing ide maupun aktivitas lainnya yang bernuansa sinergi dengan komponen lain hendaknya harus merupakan bagian tak terpisahkan dari program perbaikan sinambung (countinues improvement) program pembelajaran. Pengabaian dari fakta tersebut hanya menciptakan "menara gading" yang tidak memiliki manfaat yang berarti bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat secara umum, khususnya bagi penciptaan kesiapan lulusan untuk berkiprah dalam dunia kerja.
Reorentasi kelembagaan, perlu mengkaji ulang keberadaan lembaga pendidikan yang memiliki tingkat kejenuhan untuk lulusannya di lapangan kerja. Konversi IKIP ke dalam Universitas merupakan langkah kongkrit yang perlu terus dilaksanakan secara konsisten, konversi itu berimplikasi pada menurunnya jumlah penawaran tenaga pengajar yang secara langsung akan menyebabkan meningkatnya penghargaan dan harkat hidup tenaga pendidik. Kebijaksanaan konversi ini pun dapat dilakukan untuk lembaga pendidikan lainnya terutama pada bidang keilmuan yang sudah jenuh.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerjaSetiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan yang banyak bagi kemanusiaan artinya produktif dan remuneratif sesuai Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 dengan partisipasi semua masyarakat Indonesia. Lebih tegas lagi jadikan penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional.
Untuk itu diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro (khusus). Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya.

Dalam keputusan rapat-rapat kebinet, hal-hal itu harus jelas keputusannya dengan fokus pada penanggulangan pengangguran. Jadi setiap lembaga pemerintah yang terkait dengan pengangguran harus ada komitmen dalam keputusannya dan pelaksanaannya. Selain itu, ada juga kebijakan mikro (khusus). Kebijakan itu dapat dijabarkan dalam beberapa poin.
Pertama, pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal.
Kedua, segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi.
Ketiga, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur.
Keempat, segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun berkelompok.
Kelima, mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat.
Keenam, mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional.

Ketujuh, menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri.
Kedelapan, segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).
Kesembilan, upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kesepuluh, segera mengembangkan potensi kelautan kita. Diharapkan ke depan kebijakan ketenagakerjaan dapat diubah (reorientasi) kembali agar dapat berfungsi secara optimal untuk memerangi pengangguran.





B.Kritik dan saran

Demikianlah makalah ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita bersama. Ibarat ”tak ada gading yang tak retak”, tentunya makalah ini jauh dari kesempurnaan maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan makalah selanjutnya. Terimakasih.

C. Penutup

Penerapan konsep manajemen mutu dalam penyelenggaraan pendidikan memuat kandungan tentang sistem kerja yang terintegrasi antara dunia pendidikan tinggi dengan pengguna. Keluaran perguruan tinggi seyogyanya memiliki nilai relevansi dan koherensi yang tinggi dengan dunia kerja, sehingga kesan "pemborosan" pada pendidikan tinggi di Indonesia dapat ditepis, dan secara makro pengguran terdidik dapat ditekan. Kondisi itu dapat terwujud lebih cepat, bila pembenahan manajemen internal didukung oleh komitmen pemerintah yang kuat khususnya dalam penyediaan anggaran yang memadai.










Daftar Pustaka

Wahjoetoemo (1995), Manajemen Perguruan Tinggi pada Era Global, Grasindo, Jakarta. (1993), Deregulasi Pendidikan, Grasindo, Jakarta
Unmer Malang (1994), Menuju Manajemen Perguruan Tinggi yang Efisien, Rumusan Hasil Seminar, 27-28 Juli 1994, Malang. (1996), Mempersiapkan Mutu Perguruan Tinggi Menuju Kualitas Global, Kumpulan Makalah Seminar Nasional 11-13 November 1996, Malang.
Depdikbud (1995), Pembangunan Pendidikan Nasional Dalam Repelita VI, Jakarta.Unmer Malang, Kumpulan makalah Hasil Seminar Nasional "Mutu PTS menjelang Era Globalisasi", 1996. Unmer Malang, Laporan Hasil Seminar "Menuju Manajemen PTS yang Efisien", 1995. Tahun 2004 Pengangguran Berkurang, Tingkat Kemiskinan Kembali ke Sebelum Krisis. Kompas. Jakarta
Daulat Sinuraya. Solusi Masalah Pengangguran di Indonesia. Suara Pembaruan Daily. 2004
http://www.merantipos.com