kasus sempitnya lapangan pekerjaan

Ketidakhadiran peran negara secara nyata dan optimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga negaranya adalah salah satu ancaman terbesar bagi nasionalisme.

Ancaman ini akan semakin serius jika dalam kondisi yang lebih genting, negara tetap absen sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Dalam hal ini, tenaga kerja Indonesia atau TKI masuk dalam kelompok masyarakat yang rentan terhadap ancaman krisis nasionalisme.

Sulitnya mencari kerja di Tanah Air sebagai akibat dari ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja yang mencukupi mendorong sejumlah orang lebih memilih bertaruh nasib di negeri orang.

Banyak orang tua lebih mendukung putra-putrinya langsung bekerja sebagai TKI selepas lulus sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat daripada melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Biaya pendidikan yang mahal, waktu studi yang lama dan sempitnya lapangan kerja yang tersedia menjadi pertimbangan logis untuk mencari jalan pintas yang lebih prospektif.

Bak bola salju yang terus bergulir, menjadi TKI kini tidak lagi didominasi tenaga kerja berpendidikan rendah menengah di sektor informal. Fakta ini kian memudarkan pengertian TKI yang selama ini dikonotasikan dengan pekerja kasar. Konotasi yang muncul karena sebanyak 80 persen TKI kita bekerja di sektor informal terutama sebagai pembantu rumah tangga (PRT).

Minimnya ketersediaan lapangan kerja yang semakin diperparah oleh apresiasi yang rendah serta sistem kompetisi yang tidak fair menjadi dorongan kuat bagi masyarakat kelas menengah (lulusan perguruan tinggi) untuk lebih memilih bekerja di luar negeri. Banyak di antara mereka yang kemudian merasa eksistensi dan kontribusi mereka lebih dihargai di negeri orang daripada di negaranya sendiri. Ancaman terhadap nasionalisme semakin besar.

Negara Absen

Cerita kehidupan TKI di luar negeri sangat beragam. Dari yang tragis dan memilukan hingga sukses mendulang banyak modal dan pengetahuan di negeri orang. Baik yang menuai hujan emas maupun hujan batu, keduanya acapkali mempertanyakan kehadiran negara. Seperti yang dialami sejumlah saudara kita yang menjadi TKI di Arab Saudi.

Banyak di antara mereka yang telantar di kolong jembatan, kasus yang tak kunjung selesai, penyiksaan dan pelecehan seksual hingga pulang hanya tinggal nama. Dalam kondisi seperti itu, peran negara yang seharusnya melindungi dan mengayomi warga negaranya di manapun berada sering kali tidak ada. Banyak yang harus mengurus masalahnya sendiri atau dengan bantuan dari pihak lain nonpemerintah.

Mereka yang sukses juga mempertanyakan peran negara. Mengapa negara lain lebih memperhatikan, melindungi dan menghargai mereka daripada negaranya sendiri. Jangankan yang bekerja di sektor formal, TKI yang bekerja di sektor informal sebagai PRT saja sangat diperhatikan.

Seperti para PRT di Hong Kong. Dengan gaji yang lumayan, sistem kerja yang manusiawi dan perlindungan hukum yang memadai dari pemerintah setempat, seorang PRT di sana bisa mengalami lompatan luar biasa tidak hanya secara ekonomi namun juga intelektual.

Mereka bisa bermetamorfosis secara dinamis untuk mempersiapkan masa depan yang lebih sekembalinya ke Tanah Air. Beberapa PRT bisa nyambi sebagai penulis atau berbisnis kecil-kecilan bahkan melanjutkan studi hingga jenjang perguruan tinggi. Sebuah kemajuan yang luar biasa. Seperti langit dan bumi saja jika dibandingkan dengan PRT dan buruh di dalam negeri. Kehidupan para guru swasta kita pun kalah. Padahal, notabene sebagian mereka adalah para sarjana lulusan perguruan tinggi yang seharusnya memiliki kehidupan lebih layak.

Ketika masyarakat mulai mempertanyakan peran negara, ini bisa menjadi indikasi adanya bibit-bibit krisis nasionalisme dari anak negeri sendiri. Pertanyaan demi pertanyaan yang tidak terjawab akan berakumulasi menjadi kekecewaan yang jika terus dibiarkan akan menjadi bom waktu yang bisa meledak meluluhlantakkan nasionalisme bangsa di kemudian hari.

Hilangnya Aset Potensial

Apa yang paling mengkhawatirkan jika krisis nasionalime TKI terutama pada kelompok kelas menengah terus berlanjut hingga semakin parah? Salah satu dampak terbesarnya adalah hilangnya aset potensial berupa sumber daya manusia yang berkualitas di negeri ini.

Kondisi dalam negeri yang semakin tidak kondusif seperti lapangan kerja yang terbatas, sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sarat dengan kecurangan, iklim kompetisi tidak fair dan apresiasi kerja rendah, menjadi faktor pendorong kalangan menengah profesional untuk lebih memilih bekerja dan berkarya di luar negeri.

Sementara itu, permintaan TKI di luar negeri masih sangat tinggi. TKI menjadi salah satu favorit di sejumlah negara karena etos kerja TKI dikenal baik. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki banyak tenaga ahli profesional di berbagai bidang ilmu. Banyak negara mengincar tenaga-tenaga profesional kita.

Untuk itu, mereka bersedia membayar mahal dan memberikan fasilitas serta kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga ahli kita untuk berkembang maksimal. Gayung bersambut. Kekecewaan terhadap pemerintah digunakan sebagai kesempatan baik oleh negara lain untuk mendapatkan tenaga-tenaga profesional yang disia-siakan oleh pemerintahnya sendiri.

Semakin besarnya komposisi pekerja profesional dalam piramida TKI berarti semakin besar aset potensial kita yang hilang. Sebuah kerugian besar karena SDM seperti ini adalah salah satu modal utama untuk membangun negara. Aset yang seharusnya dipertahankan.

Pemerintah seharusnya mengantisipasi agar ancaman terhadap krisis nasionalisme ini tidak benar-benar terjadi. Mengirimkan banyak TKI terutama tenaga profesional memang sangat menguntungkan.

Selain mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja, mereka juga bisa membantu negara melalui remitansi dalam jumlah yang sangat signifikan. Meski demikian, menggalakkan pembangunan di dalam negeri adalah prioritas. Jika bukan anak negeri sendiri, siapa lagi yang akan membangun negeri ini.

Dilema Sempitnya Lapangan Pekerjaan di Indonesia

Pernah tidak terbayang oleh diri kita kalau kita selesai sekolah pasti akan mendapat pekerjaan. Saya kira hampir setiap insan sudah mencanangkan hal ini jauh-jauh hari sebelum ijazah ada ditangan. Minimal 1 tahun menganggur untuk mengenal pasar bursa tenaga kerja, dan setelah itu pekerjaan sudah harus kita miliki.

Pernah tidak membuat target bahwa begitu lamaran pekerjaan berhasil maka dalam waktu 6 bulan kita sudah menikah. Saya kira kita semua pernah punya cita-cita seperti ini. Saya sendiri malah pernah ketemu dengan corat-coret yang lucu milik pribadi ketika baru saja tamat SMA. Alangkah naif nya saya ketika itu, saya kira begitu saya menyelesaikan studi maka semua pintu kantor perusahaan akan terbuka dengan ramah untuk saya. Nyatanya tidak demikian.

Sejak tahun 1988 bermunculan bursa tenaga kerja baik itu melalui Departemen Tenaga Kerja dan partikulir/pihak swasta. Bagusnya bursa tenaga kerja dikala itu sangat tertib dan teratur dan benar-benar ada kontak dengan perusahaan-perusahaan. Sehingga kalau kita memang benar-benar memiliki skill ditunjang oleh pendidikan yang baik, maka akan cepat tersalurkan. Untuk beberapa perusahaan PMA hal ini sangat disenangi, karena mereka tidak perlu memasang iklan di surat khabar untuk mencarinya tetapi cukup mendapat penawaran dari bursa tenaga kerja ini, dan juga dianggap murah oleh perusahaan swasta tsb karena tidak usah ada perjanjian kontrak tentang bayar membayar, paling sebagai uang balas jasa saja. Disamping itu Bursa tenaga kerja akan meminta uang administrasi kepada pencari kerja. Pendaftaran juga ada jangka waktu berlakunya, seperti untuk 3 bulan atau 6 bulan, dan selama waktu itu maka bursa tenaga kerja akan berusaha mencari pekerjaan untuk kita. Oleh karena pada jaman itu Hp belum ada, maka kita sendiri sebagai pencari kerja harus selalu rajin datang menge-check apakah sudah ada lowongan pekerjaan. Dan kalau ada maka mereka membuatkan surat pengantar kepada kita untuk dibawa ke perusahaan ybs.

Saya sendiri menilai cara pada waktu sangat membantu. Disamping itu keseimbangan antara sektor lapangan pekerjaan dan pencari kerja masih seimbang.

Tetapi sayang, bursa tenaga kerja dari tahun ketahun ternyata berkembang tidak lagi representative. Selain pembayaran uang administrasinya mahal juga persyaratan yang diminta sering dilebih-lebihkan. Malahan tanpa umum ketahui banyak pungutan liarnya yang dilakukan oleh pegawai administrasi sendiri, dengan janji mereka akan memberi khabar kalau ada lowongan pekerjaan.

Tingkat kelahiran yang tinggi di Indonesia menyebabkan pula tingkat kebutuhan untuk masuk sekolah sangat tinggi. Dahulu masih bisa dihitung dengan jari Universitas atau akademi , tetapi jangan ditanya sekarang semua tumbuh subur seperti jamur dimusim hujan. Lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya ternyata tidak bisa mengimbangi sektor lapangan pekerjaan yang tersedia. Dan perusahaan rata-rata menetapkan persyaratan yang tidak sesuai seperti ‘ usia muda dan kaya pengalaman ‘ loh bagaimana pengalaman kalau baru saja menyelesaikan pendidikan !

Juga sektor lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan melimpahnya jenis permintaan lapangan pekerjaan. Para mahasiswa cenderung memilih fak. yang sekiranya bisa menjanjikan masa depan yang baik, seperti fak. ekonomi, kedokteran, hukum, per-bank-an dsb. tetapi jarang yang mau mengambil fak. sastra dan kebudayaan atau peternakan atau pertanian. Akhirnya lapangan pekerjaan yang betul-betul membutuhkan seorang akhli budaya sastra tidak pernah mendapat kandidat /calon pekerja. Istilahnya pasar - sepi. Setiap pencari kerja memilih kalau bisa kerja di Bank, bagian keuangan dll. Dengan kata lain sektor lapangan pekerjaan yang tersedia tidak cocok dengan pendidikan dan pengalaman. Inilah dilema sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia.

Sebab itu tidak heran, banyak bursa tenaga kerja yang akhirnya menjual janji-janji kepada pencari kerja untuk mencoba nasib mencari pekerjaan di luar negeri, baik dengan pendidikan yang cukup atau sama sekali minim, karena yang dilihat oleh Bursa adalah ” kuantitas pemasukan uang daripada kualitas pekerjaan. Makanya tidak mengherankan banyak para TKW kita yang tergelincir dalam tindakan se-mena-mena para majikan, atau banyak para TKI kita akhirnya bergelandangan di luar negeri dengan nasib yang belum tentu.

Apabila pemerintah dalam anggaran RAPBN nya bisa meng-alokasikan dana untuk memberi suntikan pada LSM didaerah-daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan para pencari kerja, saya kira beban pemerintah menghadapi ‘ pengangguran, ‘ dan sempitnya sektor lapangan pekerjaan bisa sedikit ter-atasi.